Hubungan Manusia dan Pengelolaan Hutan
Kali ini dalam sistem pengetahuan sosial, kita akan mempelajari tentang manusia dan pengelolaan hutan. semoga dapat berguna dan bermanfaat untuk pembaca. selamat membaca artikel manusia dan pengelolaan berikut ini.
Secara umum pelestarian hutan produksi yang menjadi dasar dari pembangunan berkelanjutan merupakan upaya multi disiplin dan multi sektor. Banyak aspek yanng mempengaruhi pengambilan keputusan sebagai upaya pelestarian hutan produksi. Dalam mewujudkan konsep pelestarian hutan produksi, hal yang sangat penting adalah menggabungkan keseluruhan aspek tersebut menjadi suatu sistem yang didalamnya terdapat kejelasan kebijaksanaan paa mempengaruhi indikator pelestarian hutan, serta diketahui pula hubungan antar kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dirumuskan.
Secara umum pelestarian hutan produksi yang menjadi dasar dari pembangunan berkelanjutan merupakan upaya multi disiplin dan multi sektor. Banyak aspek yanng mempengaruhi pengambilan keputusan sebagai upaya pelestarian hutan produksi. Dalam mewujudkan konsep pelestarian hutan produksi, hal yang sangat penting adalah menggabungkan keseluruhan aspek tersebut menjadi suatu sistem yang didalamnya terdapat kejelasan kebijaksanaan paa mempengaruhi indikator pelestarian hutan, serta diketahui pula hubungan antar kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dirumuskan.
Adanya sistem pegelolaan yang jelas, yang bersifat nasional, diharapkan dapat dipergunakan untuk menentukan bentuk-bentuk optimasi yang diperlukan, karena dengan adanya multi fungsi hutan produksi yang akan dicapai, kebijaksanaan yang dapat bersifat trade off terhadap kebijaksanaan yang Lain (Anonimous, 1995 : 13). Kebijakan tersebut termasuk didalamnya Kebijakan terhadap penduduk yang bermukim di dalam kawasan hutan.
Adapun jumlah penduduk yang bermukim dalam kawasan hutan, khususnya yang digolongkan sebagai peladang berpindah dan permbah hutan diperkirakan 1,5 juta kepala keluarga yang tersebar di indonesia, dengan pertumbuhan 2 sampai 4 persen pertahun (Departemen kehutanan, 1993).
Menurut Paembonan, dkk. (1997) dalam Dafrid (1982 : 23), bahwa masyarakat yang bermukim dalam kawasan hutan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) Bagian yaitu :
Selanjutnya dikemukakan bahwa masyarakat yang bermukim didalam kawasan hutan sebagian adalah suku terasing., peladang berpindah dan perambah hutan.
- Pemukiman yang sudah mapan dan telah terbentuk sebelum penetapan kawasan tersebut menjadi hutan
- Pemukiman yang terbentuk sesudah kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan.
Selanjutnya dikemukakan bahwa masyarakat yang bermukim didalam kawasan hutan sebagian adalah suku terasing., peladang berpindah dan perambah hutan.
Dari uraian tersebut diatas, bahwa masyarakat yang bermukim didalam kawasan hutan, menjadi salah satu penyebab terjadinya deforestasi dan degradasi hutan sebagai akibat dari berbagai aktivitas masyarakat yang bermukim di dalamnya.
Untuk mencari jalan keluar dari permasalahan masyarakat yang bermukim di dalam kawasan hutan tersebut, maka pemerintah melaksanakan satu program yang disebut resetlemen ( pemukiman kembali masyarakat). Namun pada kenyatannya bahwa program tersebut belum berhasil sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena program pemukiman tidak memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
Untuk mencari jalan keluar dari permasalahan masyarakat yang bermukim di dalam kawasan hutan tersebut, maka pemerintah melaksanakan satu program yang disebut resetlemen ( pemukiman kembali masyarakat). Namun pada kenyatannya bahwa program tersebut belum berhasil sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena program pemukiman tidak memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
Secara keseluruhan pengalaman kita tentang liku-liku dan seluk beluk lingkungan hidup, jelas bahwa manusia sampai saat ini telah ’mengelola’nya secara sepihak. Yakni dengan kecenderungan dan perhatian besar bagi pencapaian kebutuhannya sendiri dalam jangka yang pendek. Bersikap sangat eksploitatif, dan tanpa disadari mengelabui diri sendiri; karena berbagai kegiatannya dalam jangka panjang akan meracuni kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraanya sendiri. Sikapnya terlalu ekslusif dan antroposentrik, yakni bahwa kebutuhan dan kepentingan manusia adalah atas segala-galanya dalam kehidupan, sedangkan agama menggambarkan sikap, Transendental, artinya keharusan manusia untuk bersikap dengan penuh tanggung jawab yang melebihi daripad mahluk lain. Jadi jelaslah bahwa kerusakan alam yang disebabkan oleh aktifitas manusia kian hati makin berat, laksana kita mengamputasi diri sendiri. Hal yang demikian ini, manusia dengan segala kemampuannya melihat dengan pandangan yang lebih holistik dan interaktif, yakni kemampuan untuk melihat jauh dan menerobos batas kepentingan sendiri.
Menanggapi fenomena itu, manusia sebagai ”sentra” sekaligus sebagai pelaku, telah bahu membahu menemukan konsep dan strategi yang tepat untuk meminimalisasikan dampak negatif dengan cara mengembangkan sistem nilai dan norma yanng lebih banyak pada pengkajian religius dan kultural (Soerjani, 1992 : 19).
Demikianlah artikel tentang manusia dan pengelolaan hutan. terimakasih atas waktunya dan selalu ikuti kami di http://www.sistempengetahuansosial.com/.
Demikianlah artikel tentang manusia dan pengelolaan hutan. terimakasih atas waktunya dan selalu ikuti kami di http://www.sistempengetahuansosial.com/.
Sumber: Tesis; Ibrahim,
T., 2001, Sistem Pengelolaan Hutan Adat
Kajang Berbasis Pasang, Pasca sarjana Unhas, Makassar.
